Dedi Mulyadi Rombak Rp 5,1 Triliun Anggaran Jabar, KPK Diminta Kawal Penggunaan Dana
Jawa Barat – Dedi Mulyadi merombak besar-besaran sejumlah pos anggaran pemerintahannya. Jumlahnya diperkirakan lebih dari Rp 5,1 triliun, salah satunya pos realokasi anggaran ditujukan pada program pendidikan siswa di barak militer. KPK diminta turut mengawasi penggunaan anggaran itu.
Dedi menyampaikan hal itu seusai berkoordinasi dengan bidang pencegahan korupsi KPK, termasuk Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Wilayah II Bahtiar Ujang Purnama di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (19/5/2025). Pemerintah Provinsi Jabar berkoordinasi dengan KPK soal langkah realokasi anggaran yang tengah dilaksanakan.
Menurut Dedi Mulyadi, Pemprov Jabar merombak alokasi anggarannya senilai lebih dari Rp 5,1 triliun. Langkah strategis ini memindahkan dana dari pos-pos belanja rutin dan non-prioritas ke sektor-sektor publik yang dinilai mendesak, termasuk sektor pendidikan yang di dalamnya terdapat alokasi untuk program pendidikan siswa di barak.
”Nah seluruh rangkaian itu di dalamnya itu kan ada program pendidikan berkarakter, yang di dalamnya mengubah anak-anak dari punya sikap agresif tawuran, minum-minuman keras, kemudian korban game online (untuk) mengikuti pendidikan kedisiplinan,” tuturnya.
Untuk itu, Dedi secara khusus meminta pendampingan KPK untuk mengawal penggunaan dana publik tersebut agar tepat sasaran dan terhindar dari potensi penyimpangan. Sebab, tujuan utama kebijakan tersebut adalah mengefisienkan dan merealokasikan seluruh belanja pemerintah dari belanja yang dianggap tidak penting ke belanja yang menjadi kepentingan publik.
Politisi Partai Gerindra itu mencontohkan sejumlah realokasi anggaran, misalnya, lebih dari Rp 700 miliar yang sebelumnya dialokasikan untuk teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dialihkan untuk pembangunan ruang kelas baru yang dinilai lebih dibutuhkan. Lalu, sebagian anggaran perjalanan dinas pejabat dialihkan untuk menaikkan anggaran infrastruktur jalan dan pembangunan akses penerangan listrik bagi 240 warga Jabar yang wilayahnya belum ada penerangan.
Nah, seluruh rangkaian itu di dalamnya itu kan ada program pendidikan berkarakter, yang di dalamnya mengubah anak-anak dari punya sikap agresif tawuran, minum-minuman keras, kemudian korban game ’online’ (untuk) mengikuti pendidikan kedisiplinan.
Direktur Korsup KPK Wilayah II Bahtiar Ujang Purnama mengapresiasi langkah strategis yang diambil Pemprov Jabar. Ia menekankan prinsip bahwa sumber daya daerah harus kembali dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.
Langkah perombakan alokasi anggaran senilai triliunan rupiah ini diharapkan dapat membawa perubahan nyata dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat di sektor-sektor vital. Adapun pendampingan dari KPK sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dan memastikan akuntabilitas penggunaan dana publik.
”Dan, ini beliau meminta kepada kami dari KPK untuk memastikan bahwa langkah strategis beliau ini yang pertama memang tidak menyalahi aturan, kemudian pelaksanaannya di mana itu harus ada yang mengawasi,” ujarnya.
Langkah realokasi dan efisiensi anggaran daerah sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat tentang penghematan anggaran daerah. Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
Sekretaris Daerah Pemprov Jabar Herman Suryatman menjelaskan, efisiensi anggaran di Jabar mencapai Rp 5,1 triliun. Proses efisiensi dilakukan dan dipimpin secara langsung oleh gubernur.
Secara rinci, hasil efisiensi tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 3,6 triliun (jalan, jembatan, irigasi, elektrifikasi, perhubungan dan sanitasi), pendidikan Rp 1,3 triliun, dan kesehatan sebesar Rp 122,9 miliar. Selain itu, untuk penyediaan cadangan pangan sebesar Rp 46,1 miliar, serta prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi sebesar Rp 35,5 miliar.
Hasil positif
Dedi pun sempat merespons kritik yang dilontarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terkait dengan program pendidikan yang dilakukan di barak militer. Program itu dinilainya menunjukkan hasil positif dan perubahan perilaku kepada siswa yang mengikutinya. Ia mencontohkan 39 anak yang sebelumnya telah menyelesaikan program tersebut.
”KPAI bisa lihat dong kemarin 39 anak sudah selesai itu. Kan belum tentu itu didapatkan pendidikan itu di sekolah,” kata Dedi.
Ia menggambarkan bagaimana keadaan anak-anak tersebut setelah program menunjukkan disiplin, rasa empati, bahkan ada yang menangis di depan ibunya dan mencium kaki sang ibu. Selain itu, dalam waktu dekat akan ada 273 siswa lagi yang akan lulus dari pendidikan di barak Lembang setelah menjalani program serupa.
Bahkan, Dedi Mulyadi menantang balik KPAI untuk ikut mendidik anak-anak yang bermasalah ketimbang mengomel saja. Ia memperkirakan ada ribuan anak yang bermasalah di Jawa Barat. Jumlah ini bisa mencapai belasan ribu ketika terkoneksi dengan pemerintah kota dan kabupaten.
”KPAI mengambil berapa?” tuturnya.
